Tugas Pokok & Fungsi

Kepala Satuan        

             Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menduduki jabatan eselon III dengan uraian sebagai berikut :

  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi untuk penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  2. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong sebagai pedoman Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; berdasarkan peraturan yang berlaku untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi tata usaha, pembinaan umum, ketentraman ketertiban dan operasionalberdasarkan peraturan yang berlaku untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  4. Merencanakan, dan mengkoordinasikan dan melaksanakan operasional program kerja kantor sesuai dengan rencana dan atau dokumen kegiatan yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengamanan rumah dinas, ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara bupati dan wakil bupati berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta suasana nyaman dan aman;
  6. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengawalan terhadap bupati dan wakil bupati serta tamu penting pimpinan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi pimpinan dalam  melaksanakan tugas;
  7. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan penjagaan gedung dan aset penting milik pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan asset;
  8. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengamanan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta patroli di lapangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta suasana yang kondusif di tengah masyarakat;
  9. Melakukan penegakan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati sesuai peraturan yang berlaku untuk penegakan hukum di daerah;
  10. Mengkoordinir pengkajian permasalahan, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujudnya penegakan hukum;
  11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPNS yang meliputi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum;
  12. Meneliti, memverifikasi dan mengoreksi konsep dokumen naskah dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang akan diajukan dan ditandatangani pimpinan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  13. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD, Instansi dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga tercipta sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
  14. Memberi petunjuk arahan kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang berlaku agar pelaksanaan hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan;
  15. Mendistribusikan pelaksanaan kerja kepada bawahan sesuai deng tugas pokok dan fungsinya untuk menunjang kelancaran tugas pekerjaan;
  16. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan serta mengkoordinasikan kerjasama antar pegawai agar terjalin kerjasama antar pegawai agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung sesuai pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya PNS yang handal dan profesional;
  17. Memberikan dan menilai prestasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  18. Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kerja Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan berdasarkan petunjuk dan pedoman kerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  19. Mengevaluasi hasil kegiatan kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk dijadikan review dan acuan sebagai bahan pedoman penyusunan dan pelaksanaan selanjutnya berdasarkan aturan yang berlaku sehingga tugas berjalan lancar;
  20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat

Dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP.

Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan operasional urusan program, keuangan serta umum dan kepegawaian;
  2. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP; dan
  3. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan pembuatan dokumen Renja, RKA, RKT, Penetapan Kinerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai acuan kerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  4. Menyusun dan melaksanakan pelaksanaan administrasi pada sub bagian Sekretariat di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan cepat, tepat dan lancar;
  5. Mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana kantor berdasarkan masukan dari masing-masing seksi agar tersedia anggaran berbasis kinerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Meneliti memverifikasi dan mengoreksi konsep dokumen naskah dinas pada sub bagian Sekretariat yang akan diajukan dan ditandatangani pimpinan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggung jawabkan;
  7. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan SKPD, Instansi dan lembaga terkait lainnya dalam menyusun program ketatausahaan yang meliputi perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian intern dan ekstern sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
  8. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta pedoman yang berlaku sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan lancar;

  9. Memberikan dan menilai prestasi hasil kerja bawahan pada sub bagian Sekretariat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
  10. Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kerja pada sub bagian Sekretariat kepada atasan berdasarkan petunjuk dan pedoman kerja sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
  11. Mengevaluasi hasil kegiatan kerja pada sub bagian Sekretariat untuk dijadikan review dan acuan sebagai bahan pedoman penyusunan dan pelaksanaan selanjutnya berdasarkan aturan yang berlaku sehingga tugas berjalan lancar;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat, membawahkan :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi, membagi tugas dan membuat laporan tentang pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi dan pembinaan kepegawaian, kehumasan, dan penyediaan sarana perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan asset pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. Pengawasan dan pembagian tugas kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset pada Satuan Polisi Pamong Praja;

Sub Bagian Keuangan

            Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan
  3. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan

Sub Bagian Perencanaan

          Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan kegiatan program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. Pelaksanaan program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan
  3. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan operasional kegiatan penegakan peraturan daerah,  peraturan bupati dan keputusan bupati; dan
  2. Pengoordinasian kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.
  3. Melakukan penertiban dan razia terhadap PNS dan pelajar yang berada ataupun berkeliaran di tempat dan lokasi tidak semestinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana dan bentuk pelanggaran lainnya;
  4. Melakukan penertiban dan razia terhadap hotel, penginapan, salon kecantikan, cafĂ©, tempat hiburan, WTS, gelandangan dan pengemis gan pada Satuan Polisi Pamong Praja. yang melakuan pelanggaran dan penyalah gunaan  sesuai ketentuan yang  berlaku untuk menciptakan rasa aman dan nyaman pada masyarakat;
  5. Melakukan penertiban dan razia terhadap lokasi eks PKL dan pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan dan menjalankan usaha pada tempat yang dilarang ataupun melanggar peraturan daerah dan atau peraturan bupati lainnya untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
  6. Meneliti, memvertifikasi dan mengoreksi konsep dokumen naskah dinas pada seksi operasional yang akan diajukan dan ditandatangani pimpinan sesuai produser yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan;
  7. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta pedoman yang berlaku sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan lancar;
  8. Mengkoordinasi pelaksana kerja pada seksi pelayanan dan referensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi tugas pekerjaan;
  9. Melaksanakan sosialisasi tentang standar operasional produser dilapangan terhadap masyarakat sesuai peraturtan perundang-undang, peraturan daerah  dan atau produk hukum lainnya dalam rangka menyampaikan informasi;
  10. Melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku PNS pada jam-jam dinas dan menyerahkan kepada PPNS dan atau aparatur lainnya atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran;
  11. Mengatur dan melaksanakan pengamanan rumah dinas, ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting bupati dan wakil bupati berdasarkan ketentuan prosuder yang berlaku untuk memberikan suasana aman dan terkendali bagi pimpinan dan tamu penting;
  12. Mengatur dan melaksanakan pegawai terhadap bupati dan wakil bupati serta tamu-tamu yang penting berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar memberi rasa aman dan nyaman bagi pimpinan dalam melaksakan tugas;
  13. Melakukan dan melaksanakan penjaga gedung dan asset penting memiliki pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar terhindar dari penyalahgunanaan.
  14. Melaksanakan pengamanan dan penanganan untuk rasa dan kerusuhan masa sera gangguan ketertibaan umum / ketentraman masyrakat dengan melakukan koordinasi dengan aparat lainnya dilapangan;
  15. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan terhadap pejabat daerah dan tamu daerah agar tercipta kerjasama yang baik;
  16. Melakukan patroli rutin daLam rangka penyelanggaraan tugas operasional berdasarkan petunjuk yang ada untuk pengamanan pada fasilitas umum serta asset daerah;
  17. Memberikan dan menilai hasil kerja bawahan pada seksi penegakan perundang-undangan daerah sesuai ketentuan dan prosedur berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  18. Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kerja pada seksi penegakan perundang-undangn kepada atasan berdasarkan petunjuk dan pedoman kerja sebagai pertangungjawaban melaksanakan tugas;
  19. Mengavaluasi hasil kegiantan kerja seksi penegakan perundang-undangan daerah untuk dijadikan review dan acuan sebagai bahan pedoman penyusunan dan pelaksanaan selanjutnya berdasarkan aturan yang berlaku sehingga tugas berjalan lancar;
  20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, mem-bawahkan :

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Dengan tugas pokok : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
  2. Pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
  3. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Dengan tugas pokok : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan.

Mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan kegiatan urusan penyelidikan dan penyidikan;
  2. Pelaksanaan kegiatan urusan penyelidikan dan penyidikan;
  3. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas  penyelenggaraan urusan penyelidikan dan penyidikan;

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan operasi dan pengendalian serta kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

    Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi:

  1. Perencanaan operasional urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  2. Pengkoordinasian urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  3. Pengelolaan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  4. Mengawasi segala bentuk kegiatan pungutan, sumbangan dan hal sejenis lainnya yang dilakukan orang ataupun bentuk organisasi lainnya berdasarkan aturan yang berlaku untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat;
  5. Mengawasi segala bentuk undian berhadiah atau hal sejenis lainnya yang dilakukan orang ataupun bentuk organisasi lainnya berdasarkan aturan yang berlaku untuk menghindari adanya kesalahan yang dilakukan;
  6. Membina dan melakukan pengawasan terhadap semua jenis bentuk perizinan yang diterbitkan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran terhadap perizinan yang telah dikeluarkan;
  7. Meneliti, memverifikasi dan mengoreksi konsep dokumen naskah dinas pada seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang akan diajukan dan ditandatangani pimpinan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan;
  8. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pedoman yang berlaku sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan lancar;
  9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja pada seksi pelayanan dan referensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menhindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi tugas pekerjaan;
  10. Melaksanakan sosialisasi tentang Perundang-undangan, peraturan daerah atau produk hukum lainnya dalam penyampaian informasi;
  11. Mengawal pemberlakuan peraturan daerah dan peraturan bupati lainnya guna menghindari penyalahgunaan serta memberikan sanksi bagi yang melanggar sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. Melakukan pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati lainnya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat ataupun pendapatan asli daerah;
  13. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas umum serta asset daerah berdasarkan pedoman yang ada dalam penylenggaraan ketertiban umum dan ketentraman pada masyarakat;
  14. Memberikan penilaian prestasi hasil kerja bawahan pada seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
  15. Melaporkan pelaksanaan hasil kerja pada seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada atasan berdasarkan petunjuk dan pedoman kerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  16. Mengevaluasi hasil kegiatan kerja seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk dijadikan review dan acuan sebagai bahan pedoman penyusunan dan pelaksanaan tugas;
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk pelaksanaan tugas.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :

Seksi Operasional dan Pengendali.

Dengan tugas pokok: merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasional dan pengendali peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Mempunyai fungsi :

  • Perencanaan kegiatan urusan operasional dan pengendali;
  • Pelaksanaan kegiatan urusan operasional dan pengendali;
  • Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan operasional dan pengendali.

Seksi Pengamanan dan Pengawalan.

Dengan tugas pokok : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasional dan pengendali peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan kegiatan urusan pengamanan dan pengawalan;
  2. Pelaksanaan kegiatan urusan pengamanan dan pengawalan;
  3. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas uraian pengamanan dan pengawalan.

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas mem-punyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas mem-punyai fungsi :

  1. Merencanakan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan linmas dan bela Negara denagan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan sumber yang relavan berdasarkan data yang tersedia agar rencana pekerjaan berjalan lancar;
  2. Melakukan konsultasi dan kooardinasi dengan SKPD, instansi dan     lembaga terkait serta lingkungan intern satuan dalam penyusunan   kegiatan pengembangan satuan linmas dan bela Negara agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan;
  3. Melaksanakan kegiatan pengembangan satuan linmas dan bela  Negara berdasarkan pada kegiatan yang telah disusun;
  4. Menginventaris, mengumpulkan dan mengolah data dalam menyiapkan pengembangan satuan perlindungan masyarakat dan bela Negara;
  5. Mempersiapkan dan menyusun satuan-satuan perlindungan masyarakat dalam bentuk kelompok tugas guna menghadapi kemungkinan bencana;
  6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota linmas untuk meningkatkan kemampuan bela Negara;
  7. Mengembangkan satuan-satuan perlindungan masyarakat agar siap dalam menghadapi berbagai bencana yang timbul;
  8. Merencanakan kegiatan operasi pencarian pertolongan  dan penyelamatan korban bencana serta menentukan pola operasional penanggulangan bencana;
  9. Menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Rakyat terlatih untuk kepentingan bela Negara;
  10. Melaksanakan kegiatan rekruitmen bagi masyarakat untuk dilatih sebagai anggota hansip;
  11. Mengkoordinir dan menyelenggarakan satuan-satuan Rakyat   Terlatih apabila terjadi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  12. Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin tercapainya kegiatan pengembangan satuan linmas dan bela Negara secara efesien dan efektif;
  13. Melakukan evaluasi dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dengan melakukan penyesuaian menurut peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran dan perkembangan yang terjadi;
  14. Membuat laporan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dan bahan informasi dalam pengambilan kebijakan;

  15. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta pedoman yang berlaku;
  16. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan seksi pengembangan kapasitas berdasarkan data yang tersedia agar rencana pekerjaan berjalan lancar;
  17. Melakukan kerjasama di bidang pengembangan kapasitas dan ketertiban antar daerah atau kabupaten tetangga yang berbatasan langsung sesuai dengan ketentuan agar tercipta kerjasama, koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  18. Meneliti, memverifikasi dan mengoreksi konsep dokumen naskah dinas pada seksi pengembangan kapasitas yg akan di ajukan dan ditandatangani pimpinan sesuai prosedur yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan;
  19. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta pedoman yang berlaku sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan lancar;
  20. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja pada seksi pelayanan dan referensi dengan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi tugas pekerjaan;
  21. Melaksanakan sosialisasi pengembangan kapasitas terhadap masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, peraturan daerah atau produk hukum lainnya dalam rangka penyampaian informasi;
  22. Mengatur, menyeleksi dan mengevaluasi anggota SATPOL PP yang akan/dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku agar tersedia SDM Aparatur SATPOL PP yang professional;
  23. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembinaan kepada anggota SATPOL PP baik fisik maupun mental untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
  24. Mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, materi dan instruktur berdasarkan data yang ada sesuai jenis pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personil SATPOL PP;
  25. Memberikan pembinaan, pengawasan, dan teknis penidikan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan sejenis lainnya sesuai ketentuan untuk meningkatkan pemahaman PNS terhadap supremasi hukum;
  26. Mengatur dan melakukan pendampingan terhadap kegiatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati lainnya oleh instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  27. Memberikan dan menilai prestasi hasil kerja bawahan pada seksi pengembangan kapasitas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
  28. Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kerja pada seksi pengembangan kapasitas kepada atasan berdasarkan petunjuk dan pedoman kerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  29. Mengevaluasi hasil kegiatan kerja seksi pengembangan kapasitas untuk dijadikan review dan acuan sebagai bahan pedoman penyusunan dan pelaksanaan selanjutnya berdasarkan aturan yang berlaku sehingga tugas berjalan lancar;
  30. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

        Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, membawahkan :

Seksi Perlindungan Masyarakat.

Dengan tugas pokok : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perlindungan masyarakat.

Mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan kegiatan urusan perlindungan masyarakat;
  2. Pelaksanaan kegiatan urusan perlindungan masyarakat;
  3. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas uraian perlindungan masyarakat.

Seksi Pengembangan Kapasitas.

Dengan tugas pokok : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perlindungan masyarakat.

Mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan kegiatan urusan pengembangan kapasitas;
  2. Pelaksanaan kegiatan urusan pengembangan kapasitas;
  3. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas uraian pengembangan kapasitas.

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN.

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penang-gulangan kebakaran;
  2. Pengkoordinasian kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penang-gulangan kebakaran;
  3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  4. Menyusun rencana kegiatan dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  5. Memberikan pembinaan, informasi dan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  6. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  7. Menyelenggarakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi para petugas pemadam kebakaran;
  8. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian kelancaran mobil unit pemadam kebakaran;
  9. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  10. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
  11. Membimbing, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan.

Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.

Dengan tugas pokok : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan kegiatan urusan pencegahan dan pengendalian kebakaran;
  2. Pelaksanaan kegiatan urusan pencegahan dan pengendalian kebakaran;
  3. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas urusan pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran.

Dengan tugas pokok : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Mempunyai fungsi :

  1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan seksi sarana dan prasarana berdasarkan data yang tersedia agar rencana pekerjaan berjalan lancar;
  2. Melaksanakan sosialisasi pengadaan sarana dan prasarana terhadap semua seksi dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan produk hukum lainnya dalam rangka penyampaian informasi;
  3. Mengatur, menyeleksi dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang akan/dan telah ada sesuai ketentuan yang berlaku agar tersedia sarana dan prasarana Aparatur yang memadai.